NEGARA BERKEMBANG FOKUS TANGANI KURS

Nama : Dinda Santika
NPM : 22213560
KELAS : 2EB19


TEMPO.CO , Davos - Para pemimpin negara berkembang di forum Davos, Swiss, menyatakan saat ini fokus untuk mengantisipasi gejolak nilai tukar (kurs) mata uang, menyusul kehawatiran terjadinya arus modal keluar. Langkah itu seiring rencana bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) yang secara bertahap mengurangi dana stimulusnya. 


Mulai Januari 2014, The Fed mengurangi program pembelian obligasi sebesar US$ 10 miliar per dolar per bulan, dari sebelumnya US$ 85 miliar menjadi US$ 75 miliar per bulan. Langkah itu mengakibatkan negara berkembang mengalami arus modal keluar. Kekhawatiran itu ditambah dengan perlambatan ekonomi di Cina. Pertumbuhan ekonomi Cina sepanjang tahun lalu tumbuh 7,7 persen atau melambat dibandingkan 2012 sebesar 7,8 persen. (Baca juga : Komisi Penyelidikan Internet Diumumkan di Davos)


Seperti dilansir Reuters, Sabtu 25 Januari waktu setempat, pemerintah negara berkembang dinilai akan bekerja keras untuk menekan angka defisit neraca pembayaran. Cara itu bisa membantu mereka menaikkan nilai mata uang. Pemerintah Argentina, dalam forum Davos, mengatakan akan melonggarkan kebijakan kendali atas kurs karena nilai inflasi negaranya yang tinggi dan kurs mata uang anjlok. 


Tidak berbeda nilai tukar mata uang Turki, yakni lira mencetak rekor terendah meskipun bank sentral Turki telah melakukan intervensi dengan menggelontorkan dana senilai US$ 3 miliar. Deputi Perdana Menteri Turki Ali Babacan, yang hadir dalam forum Davos pada Jumat lalu menggambarkan situasi kurs lira sedang dalam proses mencari harga kembali. Kondisi itu karena penyebab ganda, yakni kebijakan The Fed dan situasi krisis politik internal turki yang berkepanjangan. 


Dia mengatakan bank sentral Turki sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan menangani situasi itu, yang melakukan proteksi dari perubahan pasar. “Neraca pemerintah, perbankan, dan rumah tangga cukup terlindungi dengan baik dalam menghadapi fluktuasi pasar,” katanya di sebuah panel di Forum Ekonomi Dunia (WEF), kemarin. 


Menteri Keuangan Meksiko Luis Videgaray, kepada Reuters, mengatakan gejolak nilai mata uang saat ini bukan gangguan besar bagi negaranya. “Meskiko memang negara berkembang, jadi semua goncangan pasti akan berdampak. Namun Meksiko memiliki posisi cukup baik dalam badai gejolak mata uang,” ujarnya. 


Para pembuat kebijakan dan pengamat ekonomi di Davos menyatakan semua negara berkembang tidak memiliki keadaan seragam. Meski begitu mereka sepakat gejolak pasar saat ini akan membuat para investor meninggalkan negara yang terkena dampaknya, namun tidak bagi negara yang tahan banting. “Diferensiasi akan menjadi sangat penting,” ujar Videgaray.
Sengketa internasional sering terjadi di dunia. Keberadaan PBB merupakan salah satu faktor yang dapat menyelesaikan sebuah kasus sengketa internasional, maka dari itu PBB sangat dibutuhkan setiap negara. Berikut ini contoh kasus dalam kasus sengketa internasional :

Negara yang bersengketa : Irak dan Kuwait

Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan tahun dengan Iran dalam peran Iran-Irak. Irak sangat membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirate Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki.

Cara Penyelesaian :

Dewan Keamanan PBB megambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbalik kekuatan militer Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan koalii berhsil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.

Menurut saya penyelesaian masalah sengketa Irak dan Kuwait sebaiknya negara-negara didunia tidak ada saling iri karena keunggulan di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang unggul di bidang pertanian, ada yang unggul I bidang pertambangan, dan sebagainya. Seharusnya saling bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain.

Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste

Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia tetapi juga Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara Republik Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste  dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste.
 

Penyelesaian Sengketa :

Permasalahan perbatasan antara RI dan Timor Leste itu kini sedang dalam rencana untuk dikoordinasikan antara pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste dan kemungkinan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan penyelesaian. Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di lima titik yang hingga kini belum diselesaikan akan dibawa ke PBB.

Lima titik tersebut adalah Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat, yang memiliki luas 1.301 hekatare (ha) dan sedang dikuasai warga Timor Leste. Tiga titik diantaranya terdapat di perbatasan Kabupaten Belu dan dua di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Berlarutnya penyelesaian lima titik di perbatasan tersebut mengakibatkan penetapan batas laut kedua negara belum bisa dilakukan. Di lima titik tersebut, ada dua hal yang belum disepakati warga dari kedua negara yakni : Penetapan batas apakah mengikuti alur sungai terdalam, dan persoalan pembagian tanah.

Semula pemeritah Indonesia dan Timor Leste sepakat batas kedua negara adalah alur sungai terdalam, tetapi tidak disepakati warga, karena alur sungai selalu berubah-ubah. Selain itu, ternak milik warga di perbatasan tersebut minum air sungai yang berada di tapai batas kedua negara.

Jika sapi melewati batas sungai terdalam, warga tidak bisa menghalaunya kembali, karena melanggar batas negara. Warga kedua negara yang bermukim diperbatasan harus rela membagi tanah ulayat mereka, karena menyangkut persoalan batas negara. 

Sengketa Internasional antara China dan Jepang

Perebutan kepemilikan Pulau Daioyu atau Senkaku antara China-Jepang telah berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika ECAFE menyatakan bahwa diperairan sekitar Pulau Daioyu atau Senkaku terkandung hidrokarbon dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk pulau Daioyu atau Senkaku kepada Jepang.

Hal inilah yang kemudian diprotes China, karena China merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978, ketika Jepang membangun mercuasuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi pulau tersebut.

Ketegangan ini berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan Daioyu. Meskipun protes yang terus menerus dari China maupun Taiwan, namun tahun 1990 Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang telah dibangun oleh kelompok kanan Jepang di Daioyu, secara resmi.

China memprotes tindakan Jepang atas pulau tersebut. Namun sampai saat ini masalah tersebut belum dapat diselesaikan. Kedua negara telah mengadakan pertemuan untuk membicarakan dan menyelesaikan sengketa. Namun dari beberapa kali pertemuan yang telah dilakukan belum ada penyelesaian, karena kedua negara bersikeras bahwa pulau tersebut merupakan bagian kedaulatan dari negara mereka, akibat overlapping antara ZEE Jepang dan landas kontinen China.

Hal inilah yang belum terjawab oleh Hukum Laut 1982. Meskipun saat ini banyak yang menggunakan pendekatan median atau equidistance line untuk pembagian wilayah yang saling tumpang tindih, namun belum dapat menyelesaikan perebutan antara kedua negara, karena adanya perbedaan interprestasi terhadap definisi equidistance line.

Alternatif lain juga ditawarkan untuk penyelesaian konflik, yaitu melalui pengelolaan bersama JDA (Joint Development Agreement).Sebenarnya dengan pengelolaan bersama tidak hanya akan menyelesaikan sengketa perbatasan laut kedua negara, tetapi memiliki unsur politis. Hal ini akan memperbaiki hubungan China-Jepang, karena menyangkut kepentingan kedua negara, sehingga kedua negara harus selalu menjaga hubungan baik agar kesepakatan dapat berjalan dengan baik.

Namun sayangnya tawaran ini ditolak China, padahal sebenarnya kesepakatan ini dapat digunakan untuk membangun masa depan yang cerah bersama Jepang. Melihat sulitnya dicapai kesepakatan China-Jepang, alternative penyelesaian akhir yang harus ditempuh adalah melalui Mahkamah Internasional. Namun penyelesaian tersebut cukup beresiko.